SERANG SUARA KPK NEWS.COM.Dinamika pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara di Provinsi Banten kembali memanas. Koalisi Lembaga Banten Bersatu (KOLEBBAT) bersama LSM KPK Nusantara Banten mengumumkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang ditujukan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) Banten.
Langkah ini diambil menyusul adanya temuan investigasi lapangan terkait proyek strategis nasional yang didanai oleh APBN tahun anggaran 2025 dengan total pagu fantastis mencapai lebih dari Rp1,9 triliun.
Sorotan pada Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran
Ketua LSM KPK Nusantara Perwakilan Banten sekaligus Koordinator KOLEBBAT. Aminudin menyatakan bahwa pihaknya mengidentifikasi adanya diskrepansi signifikan antara realisasi fisik di lapangan dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Investigasi kami menunjukkan dugaan kuat penggunaan material di bawah standar (sub-standar) pada beberapa proyek konstruksi, padahal pagu anggaran yang dialokasikan sangat tinggi. Ini merupakan bentuk inefisiensi yang berpotensi merugikan keuangan negara.ujar Aminudin dalam sesi wawancara.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat enam pos satuan kerja (SNVT) di bawah naungan BBWSC3 yang menjadi fokus perhatian koalisi di antaranya.
Satuan Kerja (SNVT) / Unit Operasional Estimasi Pagu Anggaran (APBN 2025)
PJ Pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian Rp1.562.727.794.000
Tanah dan Air Baku Cidanau Ciujung Cidurian Rp273.286.511.000
Pembangunan Bendungan BBWS C3 Rp17.054.709.000
Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Rp16.000.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Rp12.091.428.033
PJSA Cidanau Ciujung Cidurian Rp52.000.000.000.
Dalam aksi yang akan digelar nanti, KOLEBBAT membawa empat tuntutan utama sebagai bentuk desakan atas keterbukaan informasi publik dan kepatuhan administratif.
Mendesak penghentian pekerjaan lelang atau penunjukan langsung tahun 2025 yang dipaksakan berjalan melampaui siklus anggaran 2026 guna mencegah malpraktik keuangan.
akses terhadap dokumen spesifikasi teknis dan surat perjanjian kerja pada seluruh satuan SNVT terkait.
Menuntut validasi terhadap daftar tenaga ahli teknis perusahaan pemenang tender untuk memastikan kompetensi pelaksana di lapangan.
Meminta transparansi data penyedia jasa pada 12 paket pekerjaan swakelola Operasi dan Pemeliharaan di Kota Serang yang dicurigai mengandung unsur maladministrasi.
Aksi unjuk rasa ini menandai meningkatnya kesadaran sipil dalam mengawal proyek infrastruktur berskala besar. Dugaan maladministrasi dan ketidaksesuaian spesifikasi barang/jasa menjadi isu krusial, mengingat kegagalan konstruksi pada infrastruktur air dapat berdampak sistemik bagi keamanan lingkungan dan ekonomi masyarakat Banten.
redaksi Aminudin.suara kpk news.com







